REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak akan mengganti nama. KIH hanya akan menggeser posisi partai yang memberikan dukungan kepada pemerintah.
"Soal nama itu hanya, sebenarnya untuk lebih menekankan bahwa partai-partai KIH itu pendukung pemerintah, tidak ganti nama gimana," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/11).
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, mengakui dirinya yang meminta kepada presiden Joko Widodo untuk mengubah KIH menjadi Partai Pendukung Pemerintah. Ia mengungkapkan usulan tersebut disampaikan saat berjumpa dengan Presiden Jokowi, Megawati, Wiranto, serta Surya Paloh.
Usulan tersebut, menurutnya, merupakan hasil keputusan PAN. KMP-KIH dinilai sudah tidak lagi relevan. Apalagi, tantangan dari luar cukup berat, terutama persoalan ekonomi dunia.
Partai pendukung ataupun tidak mendukung ini, jelas dia, sifatnya lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Menurutnya, partai politik tujuannya sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat.