REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak pihak menduga pertemuan Joko Widodo dan KIH dilakukan untuk membahas reshuffle kabinet jilid II. Hal itu dikarenakan fakta dilapangan yang mendesak dilakukannya perombakan kabinet.

Pengamat Politik, Ray Rangkuti mengungkapkan fakta-fakta di lapangan memang telah sangat jelas menunjukkan, jika reshuffle kabinet memang sangat perlu untuk dilakukan.

Menurutnya sebagian jajaran dari kabinet yang berjalan saat ini, kurang dianggap berprestasi serta mendapatkan apresiasi di mata publik, dan malah acap kali menuai kontroversi.

"Dari fakta di lapangan, memang menunjukkan resshuffle harus dilakukan," katanya Republika.co.id, Jum'at (13/11).

Perombakan kabinet yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo, lanjut Ray, menunjukkan orang-orang yang datang sebagai pengganti, telah mendapatkan sambutan yang cukup baik di mata publik.

Ia menjelaskan salah satu sosok menteri dari kabinet yang baru datang usai dilakukan reshuffle dan dianggap sukses, adalah sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Terkait nama-nama menteti yang ada di Kabinet Kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla dan harus terkena reshuffle kabinet jilid II, Ray mengatakan nama Menteri BUMN Rini Soemarno.

Selain itu, nama Jaksa Agung HM Prasetyo juga dianggap layak untuk terkena reshuffle kabinet jilid II, lantaran banyaknya kontroversi dan tidak terdengarnya prestasi selama ia menyandang jabatan sebagai Jaksa Agung.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para petinggi KIH, seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Wiranto, Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy.

Meski tidak dihadiri perwakilan PAN, pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu, dikatakan sepakat mengubah nama KIH, menjadi partai-partai pendukung pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika