REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan pendataan dan memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban serangan bersenjata di Paris Perancis.
"Pemerintah agar membangun komunikasi secara intensif dengan Kedutaan Besar RI di Paris, Prancis, terkait kondisi WNI di negara tersebut," kata Farouk Muhammad melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Ahad (15/11).
Farouk Muhammad mengatakan hal itu menyikapi aksi serangan bersenjata dan bom bunuh diri di Paris, Prancis pada Jumat (13/11), yang menewaskan 128 orang. Menurut Farouk, dirinya prihatin dan berempati atas kejadian serangan secara mendadak yang menewaskan banyak orang.
Peristiwa serangan bersenjata dan bom bunuh diri, kata dia, terjadi di tengah keramaian publik, yakni di gedung konser dan di stadion. "Insiden berdarah di Paris ini menunjukkan pola kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris untuk memperbesar jumlah korban jiwa," katanya.
Mantan Direktur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini menegaskan, insiden berdarah di Paris, Perancis ini, harus menjadi perhatian dan catatan bagi Indonesia. Farouk menambahkan, DPD RI juga meminta aparat keamanan di Indonesia untuk mengantisipasi ancaman teror sejenis yang sangat mungkin akan terjadi di dalam negeri.
Langkah Kapolri Badrodin Haiti untuk meningkatkan keamanan di Kedubes RI di Paris Prancis dan negara lainnya, kata dia, merupakan kebijakan yang tepat dan responsif. "Pemerintah Perancis sudah mengumumkan, aksi teror tersebut dilakukan oleh kelompok ISIS," katanya.
Namun, kata dia, tidak bisa menjadi alasan untuk menarik kesimpulan bahwa Islam melegitimasi tindakan kekerasan tersebut. "Karena, sesungguhnya, tindakan kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, itu jauh dari ajaran Islam," katanya.
Serangan bersenjata dan aksi bom bunuh diri terjadi Paris, Perancis, pada Jumat (13/11) malam. Presiden Perancis, Francois Hollande, menyatakan, perang terhadap ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika