REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau memberikan dana dana hibah sebesar Rp 3 miliar untuk penyelenggaraan Kongres HMI di Pekanbaru. Ia pun tak mempermasalahkan nilai bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi setempat.
Ia menilai, penyelenggaraan Kongres HMI ini memang sejak dahulu membutuhkan dana yang besar. "Gak apa-apa. Sejak dulu begitu," kata JK usai membuka Kongres HMI di Pekanbaru, Riau, Ahad (22/11).
Menurut dia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan generasi muda yang juga aset masa depan bangsa. Pemberian dana bantuan tersebut, Kalla mengatakan, sebagai bentuk investasi terhadap generasi bangsa. (Baca Juga: Seperti Ini Kongres HMI dengan Anggaran Rp 7 Miliar).
JK mengatakan, bagi daerah, pelaksanaan Kogres HMI adalah investasi. "Di mana-mana ini kan generasi muda, dan ini bagi daerah juga investasi. Investasi bahwa bagaimana generasi muda itu mengetahui Riau, besok-besok mereka ini jadi pengusaha, jadi pemerintah ya kan pasti juga memberikan partisipasi. Dan ini bukan diberikan pribadi, ini kan semuanya juga membantu generasi muda seluruh Indonesia. Bahwa generasi mudanya di sini HMI ya karena itu organisasi mahasiswa yang terbesar. Sama aja," jelas JK.
Menanggapi besarnya dana bantuan Pemprov Riau kepada HMI yang lebih besar daripada anggaran penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, JK mengatakan pemprov telah memberikan anggaran hingga puluhan miliar untuk penanggulangan asap serta pemadaman kebakaran. "Saya kira tidak. Pasti tidak ya pak Gubernur. Malahan pasti puluhan miliar untuk asap. Pasti. Dan jangan lupa juga, pusat juga perlu membantu," jelas dia. (Baca Juga: Anggaran Kongres HMI Lebih Besar dari Dana Pencegahan Kebakaran di Riau).
Seperti diketahui, pelaksanaan Kongres XXIX HMI di Pekanbaru mendapatkan dana bantuan dari Pemprov Riau dan DPRD Riau sebesar Rp 3 miliar dari yang diajukan sebesar Rp 5,3 miliar.
Besarnya anggaran Kongres HMI ini langsung menjadi sasaran kritikan lembaga setempat. Sebelumnya, Usman, koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, menyatakan, anggaran yang berasal dari dana bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar disalurkan untuk seukuran organisasi mahasiswa. "Anggaran daerah sebanyak itu dan hanya untuk organisasi mahasiswa sangat tidak wajar," kata dia.
Usman kemudian membandingkan dana yang digelontorkan ke Kongres HMI dengan anggaran penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang hanya Rp 1,4 miliar per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika