REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir tahun 2021 nanti memunculkan berbagai persoalan. Namun, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menegaskan momentum memanasnya kasus renegosiasi kontrak karya PTFI harus dapat digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyeleksi jajaran kabinetnya yang bermental nasionalis.

Ia menilai hal itu dibutuhkan oleh Jokowi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan rakyat Indonesia, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak yang menjadi broker atau antek pihak Freeport. “Ini momentum untuk bersih-bersih, baik di kabinet maupun di parlemen,” kata Masinton di Jakarta, Ahad (22/11).

Menurut anggota komisi III DPR ini, apa yang dilakukan oleh PTFI di Indonesia adalah bentuk kasat mata dari kolonialisme. Ini adalah penjajahan untuk Indonesia. Sebab, sampai saat ini, apa yang diperoleh dari keberadaan PTFI di Papua adalah kerugian untuk Indonesia, seluruh keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Menurut dia, Jokowi harus mendasarkan negosiasi dengan PTFI dengan sikap seorang nasionalis. Sebab, kalau proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan PTFI dilakukan oleh pejabat yang bermental antek asing dan bermental jongos, maka kondisi Indonesia akan lebih parah lagi. Ia mengatakan yang harus ditempatkan dalam proses negosiasi ini adalah pejabat yang bermental Trisaksi.