REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir tahun 2021 nanti memunculkan berbagai persoalan. Namun, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menegaskan momentum memanasnya kasus renegosiasi kontrak karya PTFI harus dapat digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyeleksi jajaran kabinetnya yang bermental nasionalis.
Ia menilai hal itu dibutuhkan oleh Jokowi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan rakyat Indonesia, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak yang menjadi broker atau antek pihak Freeport. “Ini momentum untuk bersih-bersih, baik di kabinet maupun di parlemen,” kata Masinton di Jakarta, Ahad (22/11).
Menurut anggota komisi III DPR ini, apa yang dilakukan oleh PTFI di Indonesia adalah bentuk kasat mata dari kolonialisme. Ini adalah penjajahan untuk Indonesia. Sebab, sampai saat ini, apa yang diperoleh dari keberadaan PTFI di Papua adalah kerugian untuk Indonesia, seluruh keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Menurut dia, Jokowi harus mendasarkan negosiasi dengan PTFI dengan sikap seorang nasionalis. Sebab, kalau proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan PTFI dilakukan oleh pejabat yang bermental antek asing dan bermental jongos, maka kondisi Indonesia akan lebih parah lagi. Ia mengatakan yang harus ditempatkan dalam proses negosiasi ini adalah pejabat yang bermental Trisaksi.
“Kabinet bermental broker dan berwatak rente monggo dibersihkan, hari ini harus tegas dengan Freeport,” tegas Masinton.
Masinton menilai, dua menteri yang dinilai memiliki mental broker dan berwatak rente ini adalah Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Masinton menilai, dua menteri ini harus diganti agar proses negosiasi PTFI dilakukan untuk keuntungan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Majelis Kehorhamatan Dewan karena diduga melakukan negosiasi tak resmi dengan petinggi Freeport. Ia menyerahkan rekaman yang diduga berisi percakapan antara Setya dengan petinggi Freeport serta seorang pengusaha untuk meminta jatah saham. Percakapan tersebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika