REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyebut mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited atau Petral tidak kooperatif dengan auditor ketika dilakukan audit investigasi dan forensik atas perusahaan yang telah dilikuidasi tersebut.

Meski begitu, Sudirman tidak menyebut apakah Dirut Petral yang dimaksud adalah Bambang Irianto (Dirut terakhir), atau ada dirut Petral sebelumnya yang ikut diperiksa.

"Karena diundang interview hanya datang sekali dan ketika diminta data-datanya, dia mengatakan laptop hilang. Ini sesuatu yang menjadi jelas," kata Sudirman, di Jakarta, Jumat (27/11).

Untuk itu, Sudirman menegaskan akan terus melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak yang terlihat lebih jauh dalam praktik perburuan rente di masa lalu. Hal ini karena, Sudirman menyebut, ada bagian-bagian audit yang menjadi kewenangan perusahaan yakni Pertamina, untuk melakukan investigasi sendiri.

"Nah bagaimana dengan yang lain, tentu nanti akan dianalisis. Ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan dari Pertamina. Biarkan nanti hukum bekerja. KPK sudah meminta laporan dari Pertamina. Kami di pemerintah siap sedia untuk proses hukum berjalan," kata Sudirman.

Dirman menambahkan, proses investigasi berjalan lebih mudah di awal lantaran Pemerintah dan Pertamina sudah mencopot Direktur Utama Petral pada saat itu.

Sebelumnya, Pertamina menonaktifkan empat orang pegawai Pertamina eks-Petral. Empat orang ini ditengarai duduk sebagai manajer di kala Petral masih beroperasi. Beberapa pihak menyayangkan, penonaktifan belum menyentuh jajaran yang lebih tinggi. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto juga mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus mendalami untuk menemukan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik buruk di masa lalu.

Petral telah ditutup karena diduga digunakan oleh mafia minyak dalam pengadaan minyak sehingga Pertamina mendapatkan harga tinggi. Tugas Petral kini digantikan Integrated Supply Chain (ISC), anak perusahaan Pertamina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika