REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akhirnya menyetujui untuk memutar rekaman terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Selain membahas Freeport, perbincangan tiga orang, yaitu SN (Ketua DPR Setya Novanto), MR (pengusaha Muhammad Riza Chalid), MS (Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin) juga menyinggung berbagai masalah lain.
Di antaranya, mereka menyinggung tentang kedekatan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dengan Presiden Jokowi. MR pun menyarankan agar divestasi saham Freeport dibagi Luhut sebesar 11 persen dan Wapres Jusuf Kalla 11 persen agar keduanya tidak ribut.
Rekaman yang pertama kali dibuka Menteri ESDM Sudirman Said ke publik itu dibuat pada 8 Juni 2015, lalu di sebuah hotel di Jakarta. Berikut transkrip rekaman yang diputar dalam sidang MKD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12) malam:
MR: Pak, Pak. Hubungan Pak Luhut itu dekat sekali dengan Pak Jokowi. Kalau kasih sign beliau keluar, kasih sign, eh beliau kayaknya begini gini, rahasia ya. Ngerti nggak. Paling nggak Pak, kalau saya bilang confirm on, kalau meleset saya habis Pak.
MS: Ndak Pak. Kalau meleset komitmen, kalau sudah keluar komitmen tidak akan meleset Pak. Kalau sudah keluar komitmen. Seperti saham berapa persen Pak.
MR: Itu yang saya juga belum, yang belum
MS: Bapak harus jelas juga berapa persen sahamnya. Karena itu bukan uang kecil lho Pak soal saham itu dan nilai aset Freeport itu bukan main.
MR: Kedua, nilainya berapa. Sama yang itu kan diambilnya harus untung, biar pinjaman bisa recover
MS: Mungkin harus jelas juga Pak, supaya anunya, perhitungannya lebih jelas juga
MR: Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?
MS: 30 persen yang sudah jalan
MR: Yang sudah jalan 9 persen dong
MS: 9,3 persen. Dipegang BUMN
Ikuti Whatsapp Channel Republika