REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Platform Kawal Pendidikan telah menggalang sejumlah aspirasi baik harapan maupun dukungan terhadap kebijakan pendidikan. Salah satu yang paling diperhatikan masyarakat adalah masalah akses pendidikan.
"Masalah akses paling diperhatikan oleh masyarakat sipil berdasarkan dukungan dan harapan mereka dalam platform itu," ungkap Pemerhati Pendidikan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Doni Koesoema dalam rangka Laporan dan Analisis Harapan Masyarakat atas Kebijakan Pendidikan di Gedung A, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (3/12).
Doni menjelaskan, mereka mengharapkan agar akses pendidikan masyarakat miskin dan daerah terpencil bisa diperbaiki.
Hal ini karena banyak peserta didik yang terkendala dalam pendidikan akibat kemiskinan maupun sulitnya letak geografis seperti anak-anak di daerah terpencil Papua. Menurut dia, hal-hal inilah yang harus dipahami pemerintah pusat maupun daerah dalam membangun pendidikan di daerah pinggiran.
Menurut Doni, masyarakat memilih anggaran pendidikan agar lebih diberdayakan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan proses pembelajarnnya.
"Dibandingkan untuk pembiayaan bangunan," ungkap Doni. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin paham ihwal keinginan lebih meningkatkan SDM-nya.
Selain itu, dalam platform itu juga banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas guru. Mereka menilai sebagian guru di Indonesia kurang berkompeten.
Doni juga berpendapat hal serupa ihwal kualitas guru Indonesia selama ini. Kualitas guru belum terlalu memuaskan jika melihat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG).
"Untuk itu, menjadi guru saat ini jelas berat. Sudah setiap tahun banyak ujian dan banyak tuntutan pula," kata Doni.
Mengetahui kondisi itu, Doni mengatakan, memang perlu ada pembinaan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintah pusat perlu memberi prioritas peningkatan kualiats dari sisi manusianya. Ini sesuai dengan nilai luhur Pancasila" terang dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika