REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PLN NTB mengaku terus berupaya memberikan pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan penting di daerah termasuk pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota agar tidak terjadi pemadaman listrik. Namun, belum bisa memastikan dan menjamin tidak ada pemadaman listrik saat pencoblosan 9 Desember mendatang.
"Pemilukada, PLN sudah punya SOP dan itu rutin melaksanakan pada event penting negara dan daerah. Kami sudah punya unit terdepan, apabila ada krisis defisit, kami fokuskan ke daerah yang harus diamankan," ujar Aris Suwardiyanto, Manager Niaga PLN NTB kepada wartawan di Kota Mataram, Jumat (4/12).
Saat ditanya seputar jaminan tidak ada pemadaman saat pencoblosan, ia mengelak menjawab. Namun, ia mengaku terus mengupayakan pasokan listrik termasuk menyediakan jenset. "Saya kira support ini bukan hanya PLN tapi instansi terkait yang saling berkoordinasi," katanya.
Menurut dia, kondisi listrik di NTB masih relatif siaga atau pas-pasan. Termasuk apabila beban naik maka terdapat 5 sampai 10 Megawatt yang harus dilepas agar pembangkit listrik kembali normal.
"Prinsipnya, pemilukada, PLN sudah punya SOP rutin. Pasokan listrik saat ini ada 210 Mega Watt untuk Lombok sementara bebannya 208 atau pas-pasan," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluhkan pemadaman listrik oleh PLN yang sering terjadi di 10 Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut menyebabkan penyiapan dan distribusi logistik pilkada serentak di 7 kabupaten/kota menjadi terganggu.
"Banyak masalah yang timbul kalau PLN suka padamkan lampu, contohnya di pilkada 2015," ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshari kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (2/12).
Ia menuturkan, pemadaman listrik yang terjadi membuat proses sortir, melipat kertas suara, segel kotak suara dan memilah anak kunci agar tak keliru menjadi terganggu. Tidak hanya itu, kegiatan bimbingan teknis KPPS di aula kantor desa tidak berjalan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika