Senin 07 Dec 2015 21:34 WIB

Menpar Minta UN-WTO Turunkan Tim Ahlinya ke Indonesia

Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Pariwisata Arief Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta agar United Nation-World Tourism Organization (UN-WTO) menurunkan ahlinya untuk menyelamatkan Indonesia dengan program Sustainable Tourism Development (STD). UN-WTO telah memiliki modul dan implementasinya dan juga siap dengan evaluasi dan pantauan perkembangannya.

“Karena itu, kami mohon dibantu, menurunkan tim ahlinya, sampai pada level Sustainable Tourism Certification (STC) dari UN-WTO,” ujar Arief saat berkunjung ke markas UN-WTO di Madrid, Spanyol. Rombongan Menpar langsung diterima Sekjen UN-WTO Dr Taleb Rifai dan jajaran Board Executive Director-nya di markasnya, Floor Sala F Frangialli, Madrid.

Sustainable Tourism Development (STD) Indonesia terperosok di papan bawah. Isu asap yang menutup langit Sumatera dan Kalimantan dengan CO-2 setiap musim kemarau, harus diakui, menjadi salah satu catatan. Perusakan kawasan, pengambilan terumbu karang dan penangkapan satwa dilindungi juga menjadi isu yang sangat menohok.

Menanggapi permintaan itu, Sekjen UN-WTO Taleb Rifai pun langsung menugaskan Marcio Favilla Lucca de Paula, mantan Vice Minister of Tourism Brasil (2003-2007). Di UN-WTO, Marcio Favilla juga menempati pos sebagai Executive Director for Competitiveness, yang mengurusi daya saing pariwisata.

“Ada sembilan poin penting dalam STD, juga tiga poin di bidang lingkungan hidup. Ada metodologi dan teknis implementasinya yang harus disosialisasikan agar memiliki pemahaman yang benar tentang program pariwisata yang berkelanjutan,” kata Marcio.

Arief mengusulkan ada 3 lokasi yang bisa dijadikan pilot project bagi tim ahli UN-WTO untuk diimplementasikan program STD dan STC itu. Diantaranya, Pangandaran, Jogjakarta dan Lombok. “Kami mengundang UN-WTO untuk membantu mengimplementasi program pembangunan pariwisata berkelanjutan itu di tiga destinasi itu,” tutur Menpar dalam keterangan persnya, Senin (7/12).

Dalam kesempatan itu, Menpar juga menyebutkan tiga hal yang sejauh ini sudah termasuk on track. Yakni Pemuteran Bali, Banyuwangi Jawa Timur, dan Corporate Garuda Indonesia. Pemuteran adalah wisata berbasis bahari di Bali Utara, yang dikelola oleh Yayasan Karang Lestari. Sebuah organisasi non pemerintah, dan non profit, yang peduli dengan lingkungan alam. Langkah-langkahnya dalam menyelamatkan coral atau terumbu karang, sudah mendapatkan penghargaan dari banyak kalangan, baik nasional maupun internasional.

Diantaranya, Konas Award dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk The Best Community Based Coastal Management 2002. Lalu, Kalpataru 2005, penghargaan penyelamatan lingkungan yang paling tinggi dari Presiden RI. Juga PATA Gold Award 2008, Tri Hita Karana Award 2011 dari Pemprov Bali. Terakhir, mendapatkan Equator Prize Award dari UNDP 2012.

“Itu berkat kerja keras, tanpa pamrih, demi kelestarian lingkungan di Pemuteran. Ini contoh sukses yang nilai-nilai spiritnya bisa ditularkan kemanapun juga di seluruh dunia,” papar Arief.

Ia juga memberikan contoh Banyuwangi, yang sangat agresif memformat positioning daerahnya sebagai kawasan pariwisata. Bukan industri, bukan manufacture, juga bukan pertanian. Pemda Banyuwangi serius melakukan deregulasi, debirokratisasi, dan menempatkan pariwisata sebagai sector unggulan. Karena itu, mereka melahirkan objek destinasi baru, seperti Ijen Blue-Fire, Red Island, dna G-land Surfing Spot.

Arief juga mempromosikan Garuda Indonesia, perusahaan maskapai nasional yang dinilai inovatif, dan in line dengan prinsip sustainable tourism development. Yakni program CSR-corporate social responsibility mereka yang sangat pro-pariwisata. Program itu tidak hanya di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan sukses di lapangan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement