REPUBLIKA.CO.ID, SIMALUNGUN -- Pascakeluarnya surat keputusan KPU RI yang memerintahkan penundaan Pilkada, KPU Simalungun terus melakukan sosialisasi. Ketua KPU Simalungun Adelbert Damanik mengaku mulai menarik logistik yang sudah didistribusikan ke kelurahan-kelurahan.
"Logistik lagi kami tarik semua dari PPK dan KPPS. Yang menarik tim dari KPU dibantu PPK dan KPPS serta Kepolisian," kata Adelbert di kantor KPU Simalungun, Rabu (9/12).
Adelbert mengatakan, KPU Simalungun masih membahas berbagai hal terkait penundaan ini. KPU Simalungun pun, lanjutnya, tentu terus berkoordinasi dengan KPU Sumut, KPU RI dan Pemkab Simalungun.
"Ini kami lagi mau rapat terkait penundaan ini. Rapat dengan komisioner lengkap," ujar dia.
Berdasarkan pantauan Republika.co.id, kantor KPU Simalungun terlihat lengang Rabu (9/12). Tak banyak aktifitas yang terlihat dari kantor tersebut. Meski begitu, sejumlah aparat kepolisian masih berjaga di sekitar kantor.
Situasi ini terlihat berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Sejak pekan lalu, ratusan massa hampir setiap hari berunjukrasa di tempat tersebut. Puncaknya, Ahad (6/12) kemarin, kericuhan terjadi di kantor KPU Simalungun yang berbuntut dengan aksi lempar batu dan tembakan gas air mata dari polisi.
"Kalau sekarang, ya gini lah, polisi sudah mulai berkurang. Nampaknya sudah ditarik," ujar Adelbert.
Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Sumut mengabulkan gugatan pasangan JR Saragih-Amran Sinaga, Selasa (8/12). Mereka memerintahkan penundaan surat keputusan KPU Simalungun yang membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 4 itu.
KPU RI pun telah resmi melakukan penundaan pemungutan suara di lima daerah. Dua daerah di Sumatera Utara, yakni kabupaten Simalungun dan kota Pematangsiantar termasuk di dalamnya. Keputusan ini dikeluarkan pada Selasa (8/12) malam atau sehari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika