REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Kabinet Terbatas untuk membahas perkembangan penyelesaian masalah waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.
"Saya ingin dapatkan laporan dari Menko Maritim (Rizal Ramli)dan menteri terkait lainnya terkait langkah yang sudah kita ambil untuk menekan dwelling time. Dan saya ingin melihat perubahan yang konkret," katanya saat membuka Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/12).
Beberapa menteri yang hadir diantaranya Menko Maritim Rizal Ramli, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya telah memantau terus perkembangan dwelling time melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah diterjunkan di lapangan.
Jokowi juga menegaskan bahwa para pejabat tidak bisa main-main lagi dengan efisiensi, dwelling time, karena Indonesia telah masuk era kompetisi.
"Kita telah masuk era kompetisi, era persaingan antar negara yang memerlukan kecepatan, memerlukan efisiensi untuk meningkatkan 'competitiveness' kita, meningkatkan daya saing ekonomi kita," tegasnya.
Presiden mengatakan jika terjadi kelambatan dan tidak efisien, maka Indonesia akan ditinggal oleh negara lain. Jokowi minta minta terus ada pembenahan-pembenahan dari tahapan pemeriksaan bea cukai atau custom clearance, maupun post custom clearance, pembenahan jalur dan pemeriksaan fisik.
"Untuk mengatasi penumpukan kontainer yang melewati batas waktu, yang berkaitan dengan akses menuju pelabuhan, baik lewat jalan raya maupun kereta api, kita harapkan semua bisa diatasi secepatnya?," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika