REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Senin (21/12) sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan ke Istana Merdeka dan bertemu secara khusus dengan Presiden Joko Widodo.

Pertemuan itu pun dinilai sebagai salah satu bagian dari rencana PKS untuk merapat ke koalisi partai pendukung pemerintah.

Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto, menilai, pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang wajar. Terlebih, sebagai pengurus yang baru para petinggi PKS itu merasa perlu untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Hal ini pun seolah sudah menjadi tradisi di politik Indonesia. Namun, Nico mengakui, imbas dari pertemuan itu adalah bakal adanya keakraban baru antara pimpinan PKS dengan Presiden. ''Saya kira, ini dapat membalik hubungan (antara PKS dengan Pemerintah) yang selama ini antagonis menjadi hubungan yang lebih kooperatif,'' ujar Nico saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (23/12).

Lebih lanjut, Nico menilai, tidak mengherankan pula jika nantinya Presiden memutuskan dan memandang perlu untuk memberikan tempat kepada PKS di pemerintahan. ''Hal ini karena sebagai partai menengah, PKS dianggap sudah memiliki banyak pengalaman. Selain itu, PKS juga memiliki kader-kader yang bagus untuk bisa ditempatkan di pemerintahan,'' tuturnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tersebut, petinggi PKS yang hadir adalah Presiden PKS Sohibul Imam, Bendahara Umum DPP PKS, Mahfudz Abdurahman, Ketua DPP PKS, Almuzzamil Yusuf, dan Wakil Sekjen DPP, Mardani Ali Sera. Mereka adalah pengurus baru PKS yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional keempat PKS, September silam.

Baca juga:

Rizal Ramli Bahas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

9 Bencana Industri Paling Tragis di Cina

Menteri Sudirman: Harga BBM Diumumkan Sore Ini

Ikuti Whatsapp Channel Republika