Ditulis oleh Redaktur Republika.co.id, Ilham Tirta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah satu tahun dua bulan Presiden Joko Widodo memimpin Republik Indonesia. Namun kegaduhan di antara para menteri, menteri dan bosnya masih terus terjadi. Terakhir kasus Menteri Perhubungan, Ignantius Jonan yang melarang ojek beraplikasi online beroperasi di Jabodetabek dan sekitarnya.
Menteri Jonan yang menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, ditentang oleh Presiden Jokowi tepat pada hari pertama aturan itu diberlakukan, Jumat (18/12). Tak tanggung-tanggung, sang presiden langsung menggelar konferensi pers untuk mencekal aturan itu. Menteri Jonan pun tak berkutik.
Kasus remeh-temeh seperti ojek online seharusnya bukanlah wilayah urgensi-nya seorang presiden, apalagi transportasi roda dua itu baru seumur jagung. Lagi pula, dalam kasus ini presiden Jokowi tidak berpolemik dengan lembaga tinggi negara lainnya, melainkan dengan seorang menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla yang notabene adalah pembantu pemerintahannya.
Hal ini semakin memungkinkan tidak adanya kesatuan visi para pemangku kuasa atas nasib lebih dari 300 juta warga Indonesia. Di ujung tahun 2015 ini, saya ingin memberikan sebuah refleksi atas beberapa kegaduhan yang tak semestinya terjadi di gedung Bina Graha sepanjang 2015. Berikut catatannya:
