Jumat 25 Dec 2015 12:37 WIB

PKS Marah karena Merasa Dicurangi di Pilkada Halmahera Selatan

Ketegangan mewarnai penghitungan suara di Halmahera Selatan
Foto: istimewa
Ketegangan mewarnai penghitungan suara di Halmahera Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA SELATAN --  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan melawan jika kemenangan yang diraih pasangan calonnya dicederai kecurangan. Sikap ini muncul karena PKS khawatir adanya kecurangan dalam penghitungan rekapitulasi suara di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan.

Ketua DPD PKS Halmahera Selatan (Halsel) Muslih Hariyanto mengatakan, pasangan Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim jelas unggul akumulasi ditahap perhitungan tingkat kecamatan dengan bukti kuat dokumen DA1 asli dan foto plano seluruh kecamatan. Namun tiba-tiba, lanjut dia, KPU Halmahera Selatan bertindak nekad merampas kemenangan.

"Dalam forum pleno kabupaten, KPU Halmahera Selatan berkomplot dengan oknum Ketua Panwas kabupaten dan PPK kecamatan Bacan. Saat tiba giliran  pembacaan DA1 Kecamatan Bacan. PPK Bacan nekad membacakan DA1 palsu yang berbeda sama sekali dengan hasil pleno tingkat kecamatan," tegas Muslih, dalam siaran PKS, Jumat (25/12).

Muslih menuturkan, saksi PKS melakukan protes keras setelah mendengar data yang dibacakan petugas KPU Halsel terjadi perbedaan mencolok hingga 2000 suara. Namun protes saksi PKS tersebut tidak diindahkan KPU Halsel.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan KPU Halsel dengan mengacuhkan protes saksi dalam sidang pleno rekapitulasi suara merupakan pelanggaran undang-undang. "KPU Halsel didukung saksi lain dan ketua panwas seketika mengetok palu mengesahkan pembacaan DA1 palsu tersebut. Tanpa memberi kesempatan sedikitpun kepada saksi PKS. PKS melakukan perlawanan hingga KPU Provinsi dan Bawaslu," cetusnya.

Muslih menyambut baik sikap KPU Ternate dan Bawaslu yang turut memberi perhatian lebih dalam kasus indikasi kecurangan di KPU Halsel. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti KPU Ternate melalui SK KPU Provinsi Ternate per tanggal 23 Desember 2015.

"Alhamdulillah membuahkan hasil. KPUD Provinsi Maluku Utara dengan dikawal Kapolda dan Danrem Maluku Utara melakukan takeover. Sebab seharusnya 21 Desember kotak suara sudah bergeser ke provinsi. Kami akan tetap mengawal, dan melawan jika terjadi kecurangan," pungkasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement