REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai hanya berpaku pada ekonomi semata dan mengenyampingkan masalah lingkungan, sehingga Pulau Jawa mengalami krisis ekologi. Bahkan, krisis tersebut saat ini juga telah berdampak pada krisis sosial, yang menyebabkan banyak terjadinya konflik.
"Proyek pembangunan di Jawa belum memberikan keadilan lingkungan dan sosial pada masyarakat," kata Koordinator Fotum Pengajar, Peneliti dan pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan, Soeryo Adiwibowo di Bakoel Koffie, Jakarta, Selasa (29/12).
Di tempat yang sama, direktur Sajogyo Institute, Eko Cahyono menuturkan, salah satu contohnya adalah terkait rencana pembangunan industri semen yang akan menyebabkan krisis ekologi dan menimbulkan ketidakadilan lingkungan.
“Pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang menyebar di Kabupaten Rembang, Pati, dan Grobogan, serta di Gombong, Jawa Tengah mengindikasikan hal tersebut," kata Eko. (Baca juga: Akademisi dan Tokoh Agama Ajukan Petisi pada Jokowi).
Eko mengatakan, penambangan batu gamping untuk industri semen di Kabupaten Rembang tersebut mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Padahal, CAT tersebut merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber mata air yang ada di sekitarnya.
"Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegununungan karet itu dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air, 10 persen diantaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian," katanya.
Eko menambahkan, rencana pembangunan industri semen di Pati juga mengancam hak pangan warga. Menurutnya, lahan yang akan digunakan untuk pabrik seluas 180 hektar, 95 hektarnya berupa lahan pertanian produktif milik 569 orang di tiga Desa, yakni Tambakromo, Mojomulyo, dan Karangawen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika