REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aziz Syamsuddin tak khawatir dengan sikap Menkumham Yasonna Laoly yang belum menerbitkan SK Kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical).
"Tidak akan ada kekosongan kepengurusan dalam Golkar," tegasnya, Kamis (31/12) malam.
(Baca: 'Golkar tidak Bisa Disebut Partai Ilegal')
Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR itu melanjutkan, Menkumham Yasonna Laoly tidak mematuhi keputusan hakim dan keputusan negara.
Menurutnya Yasonna telah melawan hakim. Ia mengatakan bila saat ini pengurus Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
"Secara fakta, tidak ada kekosongan pengurus karena ada putusan negara," ujar Azis.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui telah mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Surat bertanggal 31 Desember 2015 itu menegaskan kepengurusan yang sah kembali kepada Golkar hasil Munas Riau 2009.
(Baca juga: Menkumham Didesak Terbitkan SK Kepengurusan Golkar Kubu Ical)