REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemoen Zubair prihatin atas konflik internal di partainya yang tak kunjung usai. Ulama kharismatik asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah itu memprioritaskan islah kedua kubu demi kebesaran partai.
Keinginan tersebut disampaikan Mbah Moen saat bertemu Pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar Bandung di Yayasan Roushon Fikr, Jombang, Jawa Timur, akhir pekan ini. Ketua Dewan Pembina Roushon Fikr Jombang, KH Hafid Maksum mengatakan, dalam pertemuan tersebut, disepakati agar kubu Romahurmuziy (Romy) dan kubu Djan Faridz segera menjalin komunikasi untuk menjajaki islah.
Bahkan, menurut Hafid, saat pertemuan dilanjutkan di rumah dinas Wakil Bupati Jombang, Mbah Moen menghubungi Djan Faridz melalui ponsel agar bersedia islah. "Intinya prioritasnya harus islah, yang penting komunikasi dulu, baru nanti forumnya dibicarakan,” kata Hafid Maksum kepada wartawan, Senin (11/1)
Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jawa Timur ini berpendapat, satu-satunya forum yang efektif untuk islah adalah muktamar. Melalui muktamar, maka segala persoalan dituntaskan dan tidak ada perbedaan lagi. “Siapa yang terpilih dalam forum tersebut, kita ikuti,” kata dia menegaskan.
Mantan anggota DPR ini menambahkan, proses hukum terbukti tidak menyelesaikan sengketa PPP. Meskipun saat ini, kubu Djan Faridz menang dalam kasasi Mahkamah Agung (MA), namun kubu Romi mengajukan peninjauan kembali.
"Jika diteruskan bisa jadi persoalan PPP baru selesai tahun 2019," ujar dia. Padahal, pertengahan tahun ini sudah masuk tahapan pilkada serentak tahap kedua. “Kalau mengacu pada proses hukum sulit selesai, makanya perlu terobosan politik melalui islah. Itulah pesan Mbah Moen yang orisinil diucapkan beliau di hadapan kyai-kyai PPP,” ucap dia.
Mengenai mekanisme pelaksanaan Muktamar, Hafid menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Pihaknya berharap, pelaksanaan Muktamar Islah digelar dalam waktu dekat agar persoalan PPP segera tuntas.
