REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemoen Zubair merasa prihatin atas konflik internal yang tak kunjung usai. Untuk itu, ulama kharismatik asal Sarang, Rembang, Jawa Tengah tersebut memprioritaskan islah kedua kubu demi kebesaran partai.

Keinginan tersebut disampaikan Mbah Moen saat pertemuan dengan Pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar Bandung di Yayasan Roushon Fikr, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (9/1). Ketua Dewan Pembina Roushon Fikr Jombang, KH Hafid Maksum mengatakan, dalam pertemuan tersebut disepakati agar kubu Romahurmuziy (Romi) dan kubu Djan Faridz segera menjalin komunikasi untuk menjajaki islah. Bahkan, lanjut Hafid, saat pertemuan dilanjutkan di rumah dinas Wakil Bupati Jombang, Mbah Moen menghubungi Djan Faridz agar bersedia islah.

“Intinya prioritasnya harus islah. Yang penting komunikasi dulu, baru nanti forumnya dibicarakan,” kata Hafid Maksum kepada wartawan, Senin (11/1)

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jawa Timur ini berpendapat, satu-satunya forum yang efektif untuk islah adalah Muktamar. Melalui muktamar, maka segala persoalan dituntaskan dan tidak ada perbedaan lagi. “Siapa yang terpilih dalam forum tersebut, kita ikuti,” tegasnya.

Mantan anggota DPR ini menambahkan, proses hukum terbukti tidak menyelesaikan sengketa PPP. Meskipun saat ini, kubu Djan Faridz menang dalam kasasi Mahkamah Agung (MA), namun  kubu Romi mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Nah, jika ini diteruskan bisa jadi persoalan PPP baru selesai tahun 2019. Padahal, pertengahan tahun ini sudah masuk tahapan pilkada serentak tahap kedua.

“Kalau mengacu pada proses hukum sulit selesai, makanya perlu terobosan politik melalui islah. Itulah pesan Mbah Moen yang orisinil diucapkan beliau di hadapan kyai-kyai PPP,” urainya.

Mengenai mekanisme pelaksanaan Muktamar, Hafid Maksum menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Pihaknya berharap, pelaksanaan Muktamar Islah digelar dalam waktu dekat agar persoalan PPP segera tuntas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika