REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna ke-VII Masa Sidang III Tahun Sidang 2015-2016 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti tiga pokok persoalan besar yang sampai saat ini masih jadi permasalahan daerah, yaitu ketimpangan dana desa, kurangnya tenaga pengajar di daerah, dan maraknya politik uang di Pilkada Serentak 2015.

Dalam sidang paripurna, beberapa anggota DPD RI dari pelbagai provinsi menyampaikan laporan bahwa masih terjadi danya ketimpangan dan penyalahgunaan dalam alokasi dana desa. Alokasi dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa, terkadang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Dana desa acapkali digunakan oleh oknum pejabat desa yang mempunyai kepentingan saat Pilkada bulan Desember kemarin. Hal tersebut disebabkan, Rendahnya akuntabilitas sehingga kepala daerah lebih sering  mengalokasi dana desa untuk kepentingan pribadi.

"Di lapangan masih terdapat ketimpangan alokasi dana dan transfer daerah dimana masih dimanfaatkan oknum-oknum tertentu, salah satunya saat Pilkada," ujar Anggota DPD RI dari Jawa Barat Eni Sumarni.