REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar April ini diharapkan menjadi momen untuk kembali mempersatukan dua kubu (Islah) setelah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengakui kepengurusan Muktamar Bandung.
"Semoga Muktamar Islah yang akan digelar di bulan April nanti itu bisa menyelesaikan semua polemik yang ada di partai ini dan kembali satu dalam membesarkan partai," ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Sulawesi Selatan Wahid Ismail di Makassar, Jumat (22/1).
Dia meminta kepada semua anggota Fraksi PPP agar mendukung pelaksanaan Muktamar Islah yang rencananya April mendatang. Menurut Wahid, status kepengurusan PPP saat ini kembali ke Muktamar Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Romahurmuziy. Kepengurusan inilah yang akan menggelar muktamar islah tahun ini.
Wahid Ismail menambahkan, muktamar islah harus mengakomodasi dua kubu yang saat ini berselisih di dua muktamar tahun 2014. Yaitu, mengakomodasi kepengurusan Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta.
"Tujuan Muktamar Islah ini adalah untuk membuat PPP bersatu kembali. Makanya, tidak boleh lagi ada kubu-kubuan dan harus didukung penuh," tuturnya.
Wahid mengaku pernah menyampaikan keinginannya untuk mendukung Muktamar Islah pada pelaksanaan rapat kerja wilayah (Rapimwil) di Hotel Grand Clarion. Di mana, dia meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tidak boleh memihak ke kubu mana.
"DPW harus sepakat untuk menyatukan ketua umum Suryadharma Ali dan sekretaris jenderal (Sekjen) Romahurmuziy jangan ada yang memihak. Saya sendiri tidak pernah hadiri muktamar yang digelar keduanya," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel versi Djan Farids, Taufik Zainuddin menyatakan menolak dilaksanakannya Muktamar Islah. Sebaliknya, menurut Taufiq, Djan Faridz meminta kubu Romahurmuziy untuk segera bergabung tanpa melakukan perlawanan.
"Yang di seberang sudah dinyatakan tidak sah. Kami ini yang sudah jelas sah," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika