REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menelusuri mata rantai penyebab tingginya harga pangan.
Polri juga berkomitmen dalam mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2015 yang dinilai menghambat pengaturan pasokan daging sapi.
"Polri tentu akan bantu program prioritas pemerintah, termasuk pangan. Soal kenaikan harga, kami akan terus pantau. Jika ada kenaikan, kemungkinan ada tiga penyebabnya," jelas Badrodin kepada awak media usai menutup Rapim TNI - Polri 2016 di Jakarta, Jumat (29/1).
Badrodin menjelaskan, tiga penyebab tingginya harga yakni keterlambatan pasokan yang disebabkan gangguan transportasi, ketiadaan persediaan barang dan penyimpangan. Penyebab terakhir, lanjut dia, yang perlu mendapat perhatian penting.
"Kami akan meneliti apakah ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan. Jika memang ada, kami harus turun untuk menyelidiki.
Apakah ada kartel, penimbunan atau penyebab lain, kita harus pastikan," tegasnya.
Lebih lanjut Badrodin memaparkan batasan penyimpanan barang sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2015. Batasan waktu penyimpanan selama tiga bulan sebelumnya sempat menjadi salah satu penghambat polisi saat menindak penimbun daging sapi.
Terkait hal tersebut, Badrodin menyatakan pihaknya telah memberi masukan agar Perpres yang ada direvisi. "Saya sudah perintahkan Kabareskrim untuk melihat perkembangannya," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran TNI dan Polri ikut berperan dalam menstabilkan harga pangan. Presiden meminta kedua belah pihak tidak segan turun ke lapangan untuk menelusuri permainan harga bahan pangan.
"Soal harga pangan yang tinggi, Polri dan TNI juga saya tekankan untuk turun ke lapangan. Cek langsung apakah benar tinggi, ada permainan atau bias-bias lainnya," tegas Jokowi di depan awak media usai menghadiri Rapim TNI-Polri 2016, Jumat pagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika