REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar disarankan menjadi partai yang memisahkan diri dari pemerintah agar internal partai bisa berkonsolidasi. Cara tersebut terbukti ampuh pada PDI Perjuangan.

"Kalau Golkar masuk ke pemerintah, maka yang terjadi adalah kompetisi internal yang saling memakan dan menegasikan satu sama lain," kata pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (3/2).

Untuk menguatkan internal partai, Golkar memerlukan 'musuh' bersama sehingga seharusnya mereka memposisikan diri sebagai non-pemerintahan. Apabila Golkar sepakat mendukung pemerintah, maka tingkat konsolidasinya lemah dan konflik pun akan besar.

Apabila Golkar berjarak dengan pemerintah, maka mereka diyakini bisa menjaga marwah partai dan konsolidasi lebih cepat.

"Golkar butuh 'musuh' bersama, salah satunya ya dengan menjaga kekritisan ke pemerintah," kata Muradi.

Dia mencontohkan, PKS hingga kini tetap  menjaga kekritisannya terhadap pemerintah sehingga dinamika internal partainya pun tetap solid. Muradi menduga merapatnya Golkar ke pemerintah bukan demi surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan Asasi Manusia (Menkumham). Golkar dinilai hanya tidak siap menjadi partai yang bisa menjaga marwah partai. "

"Toh SK Menkumham kembali ke Munas Riau. Cara seolah mendukung pemerintah tidak baik untuk Golkar. PDI-P, Hanura, dan Gerindra anti mainstream sehingga bisa eksis sampai sekarang," jelas Muradi.

(Baca juga: 3 Hal yang Harus Dilakukan Jika Golkar Ingin Bersatu)

Ikuti Whatsapp Channel Republika