REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris menyayangkan pernyataaan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta evaluasi posisi DPD dalam Mukernas PKB pada 5-6 Februari mendatang. Muhaimin menilai DPD tidak memberikan hasil kerja yang signifikan bagi negara dan ada wacana untuk dibubarkan.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan seperti ini keluar dari mulut seorang ketum partai. Bahkan ada opsi mau dibubarkan. Kalau beliau paham tata negara, harusnya DPD dikuatkan lewat amandemen UUD 1945, agar parlemen kuat, bukan malah dibubarkan," ujar Fahira di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).

Senator dari Jakarta ini mengatakan, pernyataan Muhaimin yang menilai kinerja DPD tidak signifikan tidak mendasar. Walau kewenangannya tidak sebesar DPR, namun kehadiran DPD sudah banyak dirasakan rakyat di daerah. 

Fahira mengungkapkan logika yang sama bila keberadaan partai politik dan DPR yang dipersepsikan negatif oleh publik, apakah keberadaanya juga perlu dievaluasi.  Ia mengungkapkan hampir semua survei menempatkan DPR dan Parpol sebagai institusi yang paling tidak dipercayai publik. 

"Itu yang sering tertangkap KPK, siapa? anggota DPR, yang juga anggota partai. Itu juga harus dievaluasi. Jadi jangan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut di seberang lautan kelihatan," kata dia. 

Menurut Fahira, DPR seharusnya menguatkan posisi DPD menjadi mitra untuk meringankan beban dan tugas DPR. Namun kondisinya kewenangan DPD tak kunjung dikuatkan, karena kewenangannya terbatas. Untuk menyikapi kritik keberadaan DPD ini, ia mengusulkan DPD diundang di Mukernas PKB untuk menguraikan ide-ide DPD demi penguatan sistem ketetanegaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika