REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta menyikapi secara serius isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang mencuat. Harusada upaya untuk mendekati industri yang terancam kelangsungan usahanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait jangan menganggap isu PHK tidak berdasar.

"Di kala kondisi ekonomi global dan nasional yang belum kondusif, isu ini harus disikapi serius," ujarnya dalam siaran pers, Senin (8/2).

Kementerian Ketenagakerjaan harus pro aktif melakukan pengawasan dan kunjungan ke berbagai industri yang terancam kelangsungan usahanya dan akan melakukan PHK. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan pemerintah mampu mencegah terjadinya gelombang PHK dengan melakukan mediasi dan mencari solusi terbaik.