REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga pangan yang kerap melonjak seperti beras atau bawang dinilai bukan karena minimnya pasokan. Namun, kenaikan harga karena jalur distribusi yang terlalu banyak, sehingga harga komoditas pangan terlamapu tinggi di tangan konsumen.

Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membantu pendisitribusian. Hal ini karena BUMN pun memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

"Kalau itu memang harus mengubah dan mempengaruhi jalur distribusi. Tadi kita sudah bicarakan dengan Menteri BUMN. Tapi belum tuntas-lah," ujar ‎ Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Selasa (9/2).

‎Meski belum rampung, Darmin menyebut bahwa akan ada BUMN ‎yang ditugaskan untuk melakukan distribusi pangan selain Bulog. Apalagi Bulog sudah terlalu banyak menangani kebutuhan pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan cabai.

Menurut Darmin, BUMN memiliki cukup banyak perusahaan yang berkompeten untuk membantu pendisitribusian pangan. Keberadaan BUMN dalam menyalurkan komoditas pangan dipastikan bisa mempengaruhi harga pangan yang sampai kepada masyarakat.

‎Darmin pun menyebut bahwa Menteri BUMN sedang mempersiapkan masukan ini agar BUMN bisa membantu dalam hal perdagangannya, bukan penanaman. Karena dalam hal penananam, petani sering memproduksi komoditas pangan yang berlebih, walaupun ada beberapa komoditas yang suka kurang.

Ia menginginkan agar masyarakat pun ikut andil dalam menjaga harga komoditas pangan. Kemenko Perekonomian pun akan terus menggelar rapat dengan sejumlah kementerian termasuk Kementrian Komunikasi dan Informasi dalam hal ketahanan pangan.

‎Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, ‎alur distribusi pangan memang menjadi pemicu harga melambung. Untuk bawang misalnya, Amran menyebut saat ini harga di petani sekitar Rp 5.000 per Kilogram, namun harga yang didapat konsumen mencapai Rp 30 ribu per kilogram. Permasalahan distribusi inilah yang sekarang ingin dipecahkan oleh pemerintah.

"Iya ini sedang kita rancang sehingga bisa ada kebijakan baru," kata Amran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika