REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bagi kelompok pembela LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) berlindung di balik hak asasi manusia (HAM). Padahal, dalam konteks HAM di konstitusi Indonesia, HAM memiliki batasan, tidak bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.
Direktur Eksekutif Solidarity Network for Human Rights (SNH) Advocacy Center, Sylvia Abdul Hamid, mengatakan, LGBT yang berlindung di bawah payung HAM harus menyadari batasan yang ada dalam konstitusi di Indonesia.
"Jelas HAM memiliki batasan, di mana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (12/2).
Sylvia mengatakan, Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan agama, melainkan Pancasila yang jelas menyatakan dalam sila pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, jelas nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia.
Bila melihat dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan:
"(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
Begitu juga ditegaskan pula dalam Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, ia mengungkapkan, HAM tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik.
Tidak ada argumen yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. "Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia, melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka, yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika