REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rusia menyebut kerja sama perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang disepakati oleh 12 negara anggota tidak transparan.

"Mereka tidak terbuka. Tidak ada yang mengetahui isi perjanjian kerja sama ini karena selain jenis kesepakatan multilateral, kesepakatan ini juga mencakup beberapa perjanjian dagang antara 12 negara anggota yang ketentuannya tidak diketahui oleh negara lainnya," ujar Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin usai acara peringatan Hari Diplomatik Rusia di Jakarta, Jumat (12/2).

Sejak mulai diinisiasi pada 2015, TPP disepakati oleh 12 negara yakni Singapura, Selandia Baru, Cile, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Peru, Kanada, Meksiko, Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Australia. Negara-negara tersebut mengakumulasi 40 persen perekonomian dunia.

Sebagai negara yang mendukung sistem perdagangan global yang transparan berbasis peraturan yang terbuka, Rusia menegaskan tidak akan bergabung dengan TPP. Sebaliknya, Rusia sedang aktif mempromosikan struktur integrasi ekonomi yang luas dan inklusif melalui Uni Ekonomi Eurasia (EEU) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).

"Lebih baik menciptakan struktur integrasi ekonomi luas dan inklusif daripada membangun blok ekonomi sempit yang hanya beranggotakan beberapa negara dengan standar yang ditentukan satu negara saja, seperti TPP," kata Galuzin.

Menyadari Asia Pasifik merupakan penggerak ekonomi dunia yang paling berpengaruh saat ini, Presiden Vladimir Putin telah mengajukan ide kerja sama ekonomi antarkawasan antara EEU, SCO, dan ASEAN. "Kami berharap isu ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-ASEAN yang akan diselenggarakan di Sochi, Rusia, pada Mei 2016," ujar Galuzin.

Presiden Joko Widodo sendiri telah mengonfirmasi kehadirannya dalam KTT yang diselenggarakan untuk memperingati 20 tahun dialog kemitraan Rusia dengan ASEAN tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika