REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya aliran dana asing dari United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB untuk program LGBT di Indonesia. 

Usai bertemu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Luhut yang ditemani jajaran tinggi Kemenkopolhukam menyatakan tidak mengetahui ada dana tersebut. "Nggak tahu saya (dana itu). Tapi yang jelas kita tidak akan tunduk pada intervensi asing termasuk untuk LGBT," kata dia, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta, Senin (15/2).

Secara tegas, Luhut menyatakan Indonesia tidak bisa diintervensi baik melalui dana atau apa pun. Karena itu untuk LGBT, Indonesia punya kebijakan berbeda. Berbeda dengan negara lain yang dengan tegas bisa memberikan dukungan terhadap LGBT. 

(Baca Juga: UNDP Indonesia Bantah Kelola Dana Bantuan untuk LGBT)

Dia mengungkapkan, ancaman gerakan LGBT ini memang cukup mengkhawatirkan. Luhut memberikan contoh bagaimana Brasil yang dikenal sangat agamis masyarakatnya memegang prinsip Khatolik. Namun dalam waktu singkat mereka mendukung legalisasi LGBT. "Ini contoh bagi Indonesia, agar diwaspadai," ujarnya.

Karena itu, pihaknya ingin bersama elemen masyarakat mencari solusi tepat bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Termasuk mendiskusikannya bersama Muhammadiyah. "Tadi kita diskusikan ke Muhammadiyah bagaimana cara penanganan LGBT yang tepat, karena pengidap LGBT ini juga warga negara Indonesia yang perlu dilindungi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika