REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Abdul Aziz alias Daeng Aziz, 'penguasa Kalijodo' mengaku setuju dengan ide penghapusan prostitusi di kawasan itu.

Namun demikian, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memberikan solusi bagi ratusan warga yang bakal kehilangan sumber pendapatan mereka pascapenutupan bisnis pelacuran di Kalijodo.

"150 persen saya setuju bila prostitusi ini dihapus. Tapi yang jadi persoalan, apakah pemerintah mau menyediakan tempat usaha buat mereka?" katanya saat dijumpai wartawan di Jakarta, Selasa (16/2).

Menurut Aziz, Pemprov DKI Jakarta harus bisa berlaku adil saat menerapkan kebijakan penutupan lokasi prostitusi di Kalijodo. Jika tidak, kata dia, langkah tersebut bisa memberi dampak sosial yang lebih buruk lagi kepada ratusan warga yang mencari nafkah di kawasan tersebut.

"Kami tidak ingin hak kami dihilangkan satu pun, karena itu menyalahi sila kedua dan kelima Pancasila," ujarnya.

Berdasarkan pantauan, aktivitas ekonomi warga penghuni Kalijodo terlihat sepi, Selasa (16/2). Dari pagi hingga sore, mayoritas warung dan tempat hiburan yang ada di situ tampak tutup.

Kawasan Kalijodo membentang sepanjang sekitar satu kilometer di sisi timur Kanal Banjir Barat (KBB), Jakarta. Sebagian besar wilayahnya masuk dalam wilayah Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Sementara, sisanya merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika