REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dituntut segera mengatasi krisis listrik parah yang tengah melanda Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, selain dampak kerugian yang ditanggung masyarakat, industri dan perhotelan, hal itu juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan di daerah.

"Tanggung jawab PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik industri dan masyarakat. Keadaan listrik sering byar pet, akibat PLN kekurangan suplay listrik. Padahal demand disana sangat kuat," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis Azhar kepada wartawan, Rabu (24/2).

Dia menjelaskan, persoalan penyediaan energi dan kebutuhan listrik bukan untuk target satu atau dua tahun. Tapi PLN mestinya memperhitungkan 5 sampai 10 tahun yang akan datang. "Kebutuhan itu perlu diperhitungkan secara matang, berapa yang diperlukan. Jangan sekedar opsi sesaat."

Hal itu sangat penting karena di NTT, misalnya banyak industri dan perhotelan yang butuh pasokan energi untuk operasional. K edepannya juga akan banyak berdiri perumahan dan hotel baru yang membutuhkan pasokan listrik.