REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan dari Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Bandung Suryadarma Ali yakni diwakili Epiyardi Asda dan Jafar Alkatiri hadir setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (25/2), resmi ditutup.
Kedatangannya dalam rangka menyampaikan pesan sekaligus surat dari Suryadharma Ali yang ditemuinya Kamis (25/2) pagi. Epiyardi mengatakan, kepada dirinya SDA mengatakan bisa menerima surat keputusan dari pemerintah yang kembali memperpanjang kepengurusan PPP Muktamar Bandung.
Apalagi kembali diperpanjang kepengurusan tersebut menurutnya demi menyatukan PPP setelah terpecah menjadi dua kepengurusan.
"Beliau terenyuh dan tidak menginginkan partai ini hancur. Setelah rapat dengan tim yang ada, beliau mengatakan kita harus dewasa, kita harus bisa menyatukan partai yang sudah hancur ini," kata Epiyardi.
Karena itulah, ia bisa menerima SK Pemerintah guna menjadi patokan terselenggaranya Muktamar islah PPP. Namun dikatakan Epiyardi, SDA akan menerima dengan syarat pelaksanaan Muktamar masih berada dibawah komando Mantan Menteri Agam tersebut.
"Beliau menyadari dan menerima keputusan ini dengan syarat yang diamanahkan Mbah Moen memfatwakan untuk menerima keputusan dengan lapang dada dengan syarat komando di bawah SDA," kata Epiyardi.
Sehingga, atas dasar itulah SDA membuat surat kepada dua kepengurusan PPP yang sebelumnya terpecah untuk membentuk majelis islah. SDA meminta dari kedua belah pihak mengirimkan lima perwakilan untuk duduk bersama dengan SDA guna membahas Muktamar Islah.
"Untuk itu kami mohon DPP PPP hasil Muktamar Jakarta dan ex Muktamar Surabaya mengirimkan 5 orang, merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dicapai dalam rangka islah," tutur Epiyardi.
Dalam surat yang ditandatangani SDA tersebut juga, dua pihak tersebut mengirimkan nama-nama yang akan diutus paling lambat Sabtu 27 Februari 2016.
"Karena beliau masih terbatas akses bertemunya, beliau menunjuk kepada ibu Fernita Darwis, ini sudah saya serahkan ke Waketum Emron Pangkapi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika