REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Bandung, Emron Pangkapi menilai permintaan Ketua Umum Suryadharma Ali untuk membentuk majelis islah PPP sulit terwujud.
Sebab, perintah SDA untuk membentuk majelis islah dari kedua kubu, tidak mengakomodir hasil Mukernas yang baru saja ditetapkan di Ancol, Jakarta, Kamis (25/2).
"Mukernas tidak ada sedikitpun merekomendasikan itu, Mukernas meyakini PPP utuh dan hanya satu, tidak mengenal ada PPP Surabaya atau Jakarta," kata Emron setelah menemui utusan SDA, Epiyardi Asda.
Emron mengatakan, apalagi permintaan membentuk majelis islah itu dilakukan dengan komando SDA dari balik tahanan yang tentu menyulitkan.
"Sekarang bagaimana mengirimkan nama (perwakilan majelis islah), kalau nama kita tidak ada di (Rutan) Guntur, tidak akan bisa (masuk), bagaimana berdiskusi dengan SDA," tegasnya.
Oleh karenanya, hasil Mukernas IV hari ini mengukuhkan dirinya untuk menjalankan tugas ketua umum selama SDA berhalangan tetap.
Sehingga, keputusan Mukernas tersebut menyepakati dirinya menjalankan tugas guna persiapan menuju Muktamar yang akan digelar selambat-lambatnya April mendatang.
"Tadi hasil Mukernas telah menetapkan Emron jadi plt Ketum, maka seluruh surat keluar dan kedalam serta memutar roda organisasi dipimpin Emron," jelasnya.
Sementara, terkait surat yang ditandatangani SDA terkait majelis islah, Emron mengatakan akan tetap mempelajarinya meski dinilai sulit mengakomodirnya.
"Surat itu akan kita agendakan sebagai surat masuk, (kalau majelis islah) kita pelajari semua karena kita memang ingin islah," ujarnya.
Diketahui, utusan dari Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali yang diwakili Epiyardi Asda dan Jafar Alkatiri hadir setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV PPP resmi ditutup.
Kedatangan keduanya untuk menyampaikan pesan sekaligus surat dari Suryadharma Ali yang meminta membentuk majelis islah PPP dari dua kepengurusan di bawah komando SDA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika