REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Otoritas Palestina menolak bantuan langsung dari Iran kepada keluarga Palestina yang menjadi korban kekerasan Israel. Dikutip dari Al Arabiya, Senin (29/2), juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudaina mengungkapkan, bantuan keuangan tersebut seharusnya dikirim lewat jalur resmi yakni Pemerintah Otoritas Palestina.

Pada pekan lalu, Teheran mengumumkan akan menawarkan kepada keluarga Palestina yang tewas karena gelombang kekerasan yang meletus pada bulan Oktober. Namun, otoritas Palestina mengatakan bantuan tersebut harus mengikuti jalur resmi.

Abu Rudeina, dikutip oleh media lokal, mengatakan, pembagian dana yang tidak melalui wewenang Otoritas Palestina justru menjadi gangguan dalam urusan internal Palestina.

Rudeina mengungkapkan, Iran harus "mengirim uang melalui jalur resmi ke para martir  dan tahanan daripada mengandalkan rute informal. 

Sebelumnya, Duta besar Iran untuk Lebanon, Mohammad Fathali, mengatakan  bahwa Teheran akan menawarkan 7.000 dolar AS untuk setiap keluarga Palestina yang anggota keluarganya tewas dalam Intifada Yerussalem.

Iran juga akan memberikan  30 ribu dolar AS untuk  keluarga Palestina yang rumahnya telah dihancurkan oleh Israel karena  dituduh melakukan serangan anti-Israel. Dia mengatakan pada konferensi pers di Beirut, bahwa uang yang dijanjikan merupakan kelanjutan dari program bantuan bulanan sejak 1987. Bantuan itu disalurkan  sebuah lembaga Iran untuk keluarga Palestina yang tewas.

Gelombang kekerasan di Israel dan wilayah Palestina sejak Oktober telah menewaskan 177 warga Palestina serta 28 warga Israel, seorang Amerika, seorang Sudan dan Eritrea, menurut laman AFP.

Sebagian besar warga Palestina yang tewas dalam kekerasan itu dibunuh oleh pasukan Israel sambil membawa pisau, senjata dan serangan mobil, berdasarkan keterangan dari Israel.  Lainnya ditembak mati oleh pasukan Israel saat bentrokan dan demonstrasi.

Iran telah dituduh memberikan dukungan kepada Hamas, yang menjalankan Jalur Gaza dan merupakan saingan  Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Fatah mendominasi Otoritas Palestina. Ekonom Palestina telah mempertanyakan apakah Iran akan mampu mendistribusikan bantuan kepada keluarga langsung melalui bank karena bisa dianggap "pendanaan terorisme."

Ikuti Whatsapp Channel Republika