Kamis 17 Mar 2016 23:33 WIB

BKKBN Sinergi dengan Pemprov DKI Dirikan Kampung KB

Anak-anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul di Jalan Kramat, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Anak-anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pulo Gundul di Jalan Kramat, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggaet Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta guna mendirikan Kampung KB di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi keluarga.

"Kampung KB sebagai program bersama antarinstansi sehingga kegiatannya dapat konsisten dan berkesinambungan," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Surya mengatakan program Kampung KB sejalan dengan fungsi pembentukan RPTRA yang tertuang pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015.

BKKBN menganggap dukungan wali kota, kepala SKPD, camat, lurah, BPD, LPMD, para tokoh masyarakat/agama, tim penggerak PKK, kader dan bidan menjadi modal utama pembentukan Kampung KB.

Kampung KB berupaya menguatkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang melibatkan seluruh instansi sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

Surya menuturkan Kampung KB juga memfasilitasi pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KKBPK kepada masyarakat, fasilitas bagi balita, keluarga tidak mampu, remaja, lansia dan pengetahuan bagi remaja.

Dituturkan Surya, sinergis dengan Pemprov DKI juga menetapkan Kampung KB Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk mencapai 6.776 Kepala Keluarga.

Penunjukan Kampung KB di Tanah Tinggi karena memenuhi kriteria sebagai daerah kumuh, kawasan miskin perkotaan, padat penduduk, kualitas peserta KB yang rendah dan banyak masalah sosial seperti narkoba, HIV/AIDS, tawuran, pengangguran, serta banyak anak putus sekolah.

Pemprov DKI sebagai salah satu pelaksana program Kampung KB memiliki kebijakan dalam rangka mencapai 21 indikator keberhasilan.

Indikator itu antara lain perubahan peserta KB non MKJP ke MKJP, penguatan kemitraan dalam program KB, peningkatan SDM PKB melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan ketahanan keluarga berbasis Pergub Nomor 10 Tahun 2016, serta pembenahan lingkungan dan ekonomi keluarga.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement