REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan pengemudi taksi dan sejumlah angkutan darat yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) masih berkumpul di depan gedung DPR/MPR, Selasa (22/3) siang. Mereka meminta anggota DPR untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah terkait tuntutan untuk menutup angkutan umum berbasis aplikasi online.

Berdasarkan pantauan Republika.coid, sejumlah kendaraan taksi masih terlihat parkir di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Bahkan, ratusan mobil taksi yang berasal dari berbagai operator mulai dari Ekspress dan Blue Bird, terlihat memadati dan menutup tiga jalur di sekitar Jembatan Semanggi, tepat setelah Kantor Polda Metro Jaya.

Tidak berhenti sampai di situ, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR pun ditutup mulai dari fly over Senayan, hingga fly over Slipi. Alhasil, pihak kepolisian mengalihkan arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto, mengarah ke Senayan dan di depan TVRI.

Di depan gedung DPR/MPR, sejumlah perwakilan menyuarakan tuntutan mereka. "Menteri Rudiantara (Menkominfo) harus mundur. Masa menjalankan UU saja tidak bisa. Anggota DPR, tolong dengarkan aspirasi kami, kami yang memilih kalian," ujar salah satu perwakilan PPAD di atas mobil komando.

Tidak hanya itu, dalam salah satu tuntutannya, PPAD meminta pemerintah untuk menutup angkutan umum berbasis aplikasi online. Selain itu, PPAD juga meminta pemerintah untuk segera menerapkan peraturan yang sama antara penyelnggara angkutan umum, termasuk kesamaan argo, perawatan, dan uji KIR kendaraan.

Pun dengan bantangan spanduk yang ditujukan untuk para anggota DPR, yang bertuliskan 'Bantu Kami Tutup Aplikasi Uber dan Grab Car'. Bahkan, PPAD mengancam, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan terus melakukan mogok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika