REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Padang, Sumatera Barat, Destri Sjam menyebutkan bahwa saat ini lapas yang dipimpinnya kelebihan kapasitas hingga seratus persen lebih.
"Sesuai standar Lapas Padang hanya berkapasitas 427 warga binaan namun saat ini mencapai 1.012 warga binaan," katanya di Padang, Selasa (29/3).
Ia menjelaskan akibat kelebihan kapasitas itu warga binaan tidak mendapatkan pelayanan maksimal baik dari segi obat-obatan hingga kenyamanan mereka di dalam sel tahanan. "Kami bisa membayangkan bagaimana mereka dalam sel tahanan," ujarnya.
Selain itu pihaknya juga mengalami kesulitan dalam melakukan pengamanan karena jumlah personel pengamanan yang hanya disesuaikan dengan jumlah standar warga binaan.
"Jumlah personil kami secara keseluruhan berjumlah 120 orang dan 60 diantaranya bertugas dibagian administrasi tentu pengamanan yang kami lakukan tidak terlaksana dengan maksimal," kata dia.
Ia menyebutkan minimal dengan jumlah warga binaan yang mencapai seribu lebih lapas harus memiliki 80 personil setiap regu jaga namun pihaknya hanya memiliki 40 personil setiap regu jaga. "Walaupun demikian dengan segala keterbatasan kami akan mencoba melaksanakan tugas semaksimal mungkin," ujarnya.
Ia menambahkan perihal kelebihan jumlah warga sudah disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat dan Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Lapas itu pada Senin (21/3). "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada jalan keluar terhadap permasalahan di Lapas Padang ini," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Padang, Osman Ayub mendesak Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat segera mencarikan jalan keluar terkait kelebihan kapasitas warga binaan Lapas Padang. "Bisa dengan memindahkan sebagian warga binaan ke lapas-lapas terdekat agar tidak terjadi kelebihan kapasitas atau juga membangun gedung lapas yang baru," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika