REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menyerahkan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera perompak Abu Sayaff kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu dikatakan pemkot Padang mengomentari salah satu warga Kota Padang yang menjadi tawanan Abu Sayaff.

"Berdasarkan pengalaman, Pemerintah Indonesia selalu sukses dalam kejadian seperti ini. Kita selalu piawai dan bisa melakukan pendekatan sehingga tidak jatuh korban," kata Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah kepada Republika.co.id, Kamis (31/3).

Sebelumnya, sebanyak 10 WNI yang merupakan awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batu bara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan di sandera kelompok teroris Filipina Abu Sayaff sejak Sabtu (26/3). Mereka dibawa penyendera ke tempat persembunyian kelompok tersebut di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu. Penyandera juga meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar untuk pembebasan.

Salah satu sandera yang merupakan anak buah kapal (ABK) merupakan warga Jalan M Hatta, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang bernama Wendi Rahka Dian (27 tahun). Mahyeldi berharap pemerintah dapat segera mengambil kebijakan untuk membebaskan para sandera. "Kita mendoakan Wendi selamat dan pemerintah Indonesia menyikapi dengan baik, tepat dan arif," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, saat ini ia terus berkoordinasi dengan Panglima Militer Filipina guna membebaskan 10 WNI yang menjadi sandera. Ia berujar, semua prajurit siap jika diminta negara untuk terjun. Saat ini, Indonesia sedang menempuh jalur diplomasi dengan Pemerintah Filipina.

Gatot memastikan, langkah yang diambil pemerintah hati0hati dan tidak gegabah. Ia juga tidak ingin, kalau sampai operasi militer malah membahayakan jiwa sandera.

Ikuti Whatsapp Channel Republika