REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Wahana Lingkungan Jakarta Putra menilai proyek reklamasi teluk Jakarta sarat dengan muatan politik.

Ia mengatakan seharusnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak hanya menangkap pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak pengembang tapi juga pihak-pihak lainnya yang mungkin terkait.

Putra menambahkan peta politik yang panas dalam 2 minggu terakhir di Jakarta dan meruncing pada pemilihan Gubernur, semakin menegaskan bahwa citra Basuki Tjatjaha Purnama atau ahok semakin meningkat.

Ia yakin penangkapan anggota DPRD Muhammad Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro memiliki berdampak serius. “Bagi kami penangkapan ini memiliki beberapa dampak serius,” kata Putra, Jumat (1/4).

Ia menilai ada unsur politik uang dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Menurutnya hal ini terbukti sebelumnya Gerindra yang menolak proyek reklamasi namun sekarang kadernya tertangkap menerima gratifikasi untuk memuluskan Perda reklamasi.

Selain itu ia juga melihat ada kemungkinan proyek ini juga akan digunakan untuk Pemilhan Gubernur dan Pemilihan Presiden mendatang. “Proyek ini besar, sampai Rp 500 triliun,” jelasnya.

Karena itu proyek ini tidak memiliki manfaat sama sekali untuk rakyat. Yang mendapat keuntungan, kata Putra, hanya elit-elit politik dan pejabat. Menurutnya reklamasi tidak lagi berpijak pada kepentingan lingkungan hidup Jakarta.

Putra menambahkan berdasarkan keterangan ahli ITB pada 2015 tanah Jakarta amblas 2-4cm, dan terparah di Jakarta Utara. Hal ini tidak dijadikan peringatan bahwa reklamasi pulau yang secara geografis bersambung dengan daratan Jakarta akan menambah penurunan tanah semakin ekstrim. Menurut Putra selama ini belum ada kajian ilmiah tentang reklamasi teluk Jakarta.

“Ada kajian ilmiahnya tapi tidak independet dari pihak Podomoro-nya sendiri, itu pun tidak dipublikasikan ke masyarakat,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika