REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki telah melakukan perubahan dalam struktur deputi di Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai upaya meningkatkan dukungan kepada Presiden Joko Widodo di berbagai isu strategis dan program prioritas.

"Oleh karena itu struktur kelembagaan di KSP itu harus berubah, harus fleksibel, dinamis, karena presidennya juga sangat dinamis menjawab tantangan-tantangan masyarakat," kata Teten, Jumat (8/4).

Menurut dia, dengan perubahan tugas dan fungsi kedeputian maka dapat menjamin program-program dapat sesuai dengan visi Jokowi. Dengan penetapan tersebut Teten berharap kinerja KSP dapat memperkuat gagasan dan ide pembangunan presiden.

"Presiden banyak sekali gagasan-gagasan, ide dan inovasi dan kami harus mem-backup itu memperkuat dukungan data, dukungan analisis," jelas Teten.

Selain itu, peningkatan sistem integritas di KSP juga dilakukan oleh Teten.

"Kami ingin lembaga ini tidak mencoreng presiden dengan berbagai isu kurang sedap," kata Teten.

Melalui peningkatan sistem integritas KSP, Teten berharap hal itu dapat menghilangkan lobi politik melalui lembaganya.

"Tidak boleh ada jual beli pengaruh untuk pengaruh politik karena sekecil apapun kantor presiden itu masih bisa dipakai untuk melobi jabatan, proyek dan sebagainya," tegas Teten.

Terdapat lima kedeputian yang ditetapkan yaitu Kedeputian I yang memegang bidang pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional yang dipimpin oleh Darmawan Prasodjo. Kemudian Kedeputian II yang memegang bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis yang dipimpin oleh Yanuar Nugroho.

Kedeputian III memegang bidang kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis dengan Denni Puspa Purbasari sebagai deputi. Sementara Eko Sulistyo memimpin Kedeputian IV yang mencakup isu bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi.

Selain itu Kedeputian V memegang bidang kajian dan pengelolaan isu politik, hukum, pertahanan, keamanan dan HAM strategis dengan Jaleswari Pramodharwardani sebagai deputi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika