REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan keprihatinannya terhadap kerusuhan yang terjadi dalam pembongkaran dan penggusuran pemukiman warga di Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (11/4).
"Resistensi dari warga menunjukkan ada proses komunikasi yang buruk antara Pemkot Jakarta dengan warga. Pembongkaran itu kebijakan yang sangat sensitif, Pemprov Jakarta jangan sampai arogan dalam pendekatannya," katanya di Jakarta, Selasa (12/4).
Menurut Fadli Zon, harus dilihat apakah sudah ada tindakan yang adil yang diterima 4.929 jiwa atas penggusuran tersebut. Dia menilai, resistensi muncul karena ada ketidakadilan dan komunikasi yang buruk sehingga penggusuran jelas melukai hati rakyat.
"Jika ada rencana relokasi, lantas apakah lingkungan barunya mendukung? Sekolahnya, pekerjaannya? Jangan sampai memunculkan permasalahan lain yang lebih kompleks," ujarnya.
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra itu menilai, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menurunkan kemiskinan, kalau begini maka bisa jadi bukan menggusur kemiskinan tapi menggusur rakyat miskin.
Dia juga mengkritisi cara yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta dalam pembongkaran yang dinilainga berlebihan dengan mengerahkan sebanyak 4.218 aparat.
"Cara cara yang ditempuh oleh Pemkot DKI Jakarta dalam pembongkaran juga berlebihan. Dengan mengerahkan 4.218 aparat gabungan, itu sangat berlebihan dan warga pasti terintimidasi," katanya.
Fadli menekankan bahwa Pemprov Jakarta harus jelaskan secara rinci nantinya akan dibangun apa di lokasi tersebut. Selain itu menurut dia, harus dijelaskan pula secara gamblang akan dijadikan apa wilayah tersebut sehingga jangan ada yang ditutup- tutupi.
"Kampung Luar Batang salah satu perkampungan tertua di Jakarta, banyak dimensi budaya di sana. Sehingga Pemprov Jakarta seharusnya mengkaji lebih komprehensif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika