REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya memperhatikan masukan dan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam penyusunan reshuffle Kabinet Kerja. Itu lantaran PDIP merupakan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi presiden ke-7 RI.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, walaupun kewenangan reshuffle kabinet menurut hukum tata negara sepenuhnya berada di tangan Jokowi, namun secara politik presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan partai pengusung dan pendukung presiden.

"Bung Karno dulu juga melakukan hal yang sama. Betapa pun wibawa Bung Karno begitu besar dan boleh dibilang bisa menentukan segala-galanya, namun beliau toh tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (12/4).

Menurut Yusril, langkah itu penting dilakukan untuk mempercepat penyelesaian reshuffle agar tidak tertunda-tunda lagi. Dengan begitu, Kabinet Kerja bisa solid dan mutlak untuk melaksanakan seluruh program kerja yang dinanti-nantikan seluruh rakyat.

"Karena itu, masukan dan pertimbangan ketua umum PDIP dalam reshuffle kabinet sekarang ini, kususnya untuk pos-pos kementerian tertentu yang menjadi keberatan ketua umum PDIP seyogianya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi," kata mantan menteri sekretaris negara itu.

‎

Ikuti Whatsapp Channel Republika