REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berpendapat, sebaiknya pemerintah melakukan identifikasi daerah-daerah rawan pembajakan dan penyanderaan.
"Tujuannya agar pemerintah dapat mengumumkan dan mengimbau para nakhoda kapal berbendera Indonesia untuk menghindar dari wilayah tersebut," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Ahad (17/4).
Hikmahanto mengatakan pembajakan dan penyanderaan kapal berbendera Indonesia terulang kembali pada Jumat (15/4) malam lalu. Saat ini sandera WNI berjumlah 14 orang dan pemerintah terus mengupayakan pembebasannya dengan berkoordinasi dengan otoritas Filipina.
"Sudah saatnya pemerintah melakukan identifikasi daerah-daerah rawan dilakukannya pembajakan dan penyanderaan," kata dia.
Bisa jadi ini berarti biaya transportasi yang lebih mahal, namun ini opsi terbaik mengingat di wilayah rawan tersebut kemungkinan adalah basis Abu Sayyaf. "Dan otoritas Filipina mungkin tidak memiliki kendali atas wilayah tersebut," ujar dia.
Tindakan mengidentifikasi dan mengumumkan harus segera dilakukan agar tidak terjadi korban berikut.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan TNI mengerahkan dua kapal perang ke perbatasan Filipina menanggapi aksi penyanderaan terhadap WNI yang diduga kembali dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Saya sudah siapkan pasukan di darat, laut dan udara untuk mengambil tindakan di perbatasan Filipina," kata Panglima TNI saat menghadiri peringatan HUT ke 64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu.
Ia mengaku telah mendapat informasi bahwa pada Jumat (15/4) sekitar pukul 18.20 WIB di perairan perbatasan antara Malaysia dengan Filipina telah terjadi penyanderaan terhadap WNI.
"Satu orang ditembak di bawah ketiak, kemudian empat orang disandera. Dan enam orang selamat sekarang ada di Sabah. Yang tertembak dalam kondisi selamat di Malaysia. Terindikasi adalah kelompok Abu Sayyaf tapi masih dalam penyelidikan," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika