REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI bakal memberangkatkan sekitar 122 prajurit dalam latihan bersama dengan 10 negara anggota ASEAN ditambah dengan delapan negara Mitra ASEAN. Latihan bersama, yang dimulai pada 1 hingga 11 Mei itu, merupakan Latihan Keamanan Maritim (Maritime Security Exercise) di sekitar perairan Filipina dan Selat Malaka.
Sebanyak 122 personel terdiri dari 96 personel KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan 10 prajurit Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) TNI AL, Staf Maritime Security Task Force Head Quarter, dan Maritime Security Exercise Planning Control Team (EPCT). Upacara keberangkatan 122 personel itu dipimpin langsung oleh Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI, Laksma TNI Harjo Susmoro, di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (25/4).
Rencananya, KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan tiba di Brunei Darussalam dan melaksanakan Harbour Phase pada 1 Mei hingga 5 Mei. Kemudian dilanjutkan Sea Phase pada 5 hingga 9 Mei menuju Singapura. Setelah itu, KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan mengakhiri rangkaian latihan ini dengan melakukan Closing Phase pada 9 hingga 11 Mei.
''Rute gerak kegiatan KRI Sultan Iskandar Muda-367, yaitu Jakarta, Tarakan, Brunei Darussalam, Singapura, Tanjung Uban, Jakarta,'' ujar Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI, Kolonel CZI, Berlin G, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Senin (25/4).
Secara khusus, Forum Defence Minister Meeting (ADMM) Plus, yang beranggotakan 10 negara ASEAN dan delapan negara mitra ASEAN (Amerika Serikat, Rusia, Cina, India, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru) akan menjadi leading sector dalam kegiatan latihan bersama ini. Mereka akan membentuk Experts Working Group (EWG) yang membawahi berbagai spesifikasi dalam latihan bersama tersebut, yaitu Maritime Security, Counter Terrorism, Humanitarian Mine Action, Peace Keeping Operation, Humanitarian Assistance Disaster Relief, dan Military Medicine.
Sementara Harjo Susmoro mengungkapkan, Indonesia yang berada di sekitar kawasan ASEAN tidak luput dari berbagai ancaman dan tantangan yang ada di sekitar wilayah perairan. Terlebih terkait tantangan non tradisional, seperti aksi terorisme, keamanan maritim, pemanasan global dan perubahan iklim, kelangkaan energi dan pangan, penyakit menular dan penyelundupan manusia, obat-obatan serta persenjataan, serta pembajakan udara dan perompakan di laut.
''Latihan ini dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan strategi, metoda, teknik, taktik dan pendekatan, sebagai upaya membangun interoperability, dalam rangka menghadapi strategi serta besaran, luas dan kompleksitas dampak ancaman aksi terorisme dan sejenisnya,” kata Waasops Panglima TNI tersebut.
Harjo menambahkan, saat ini cukup sulit untuk satu negara memerangi aksi terorisme yang telah berkembang, termasuk dalam metode atapun skalanya. Untuk itu, diperlukan suatu kerja sama yang terkoordinasi secara strategis dan komprehensif dalam hubungan kerja sama lintas Angkatan Bersenjata atau Lintas Nasional.
Kerjasama ini dapat berupa kerjasama bilateral ataupun kesepakatan regional. ''Kerja sama ini juga dilakukan secara simultan, yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif, serta dengan pra-syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh satuan dan prajurit TNI,'' tutur Harjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika