REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar rencananya akan dilaksanakan 23 Mei mendatang. DPP Partai Golkar sudah menggelar rapat pleno untuk pembahasan persiapan yang dilakukan panitia munaslub 2016.
Dalam munaslub kali ini, Golkar akan melibatkan institusi negara untuk ikut mengawasi. Ketua Komite Etik Munaslub, Fadel Muhammad mengatakan, pelibatan institusi negara ini diharapkan mampu membuat munaslub berjalan maksimal. Sesuai dengan perintah Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan perpanjangan masa bakti kepengurusan Golkar hasil munas Riau beberapa waktu lalu. Yaitu, demokratis, berkeadilan, dan rekonsiliatif.
Fadel mengklaim pihaknya sudah mendapat persetujuan dari dua institusi besar negara untuk mengawasi jalannya munaslub. Yaitu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK). “Saya sudah bicara dengan Pak Sutiyoso (Kepala BIN), setuju,” ujar Fadel usai rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4).
Selain meminta bantuan BIN dan KPK, Golkar juga akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya munaslub. Pelibatan aparat negara tersebut diklaim untuk mencegah adanya politik uang selama munaslub berlangsung. Saat ditanya apakah dibolehkan acara partai politik melibatkan institusi negara paling rahasia, BIN untuk ikut aktif mengawasi, Fadel hanya mengatakan Golkar juga menjadi bagian institusi negara, jadi dibolehkan.
Bahkan, Fadel mengaku akan membentuk satuan tugas khusus untuk ikut bergabung dengan BIN dan kepolisian mengawasi jalannya munaslub. BIN dan polisi akan menggerakkan aparatnya untuk ikut mengawasi. “Saya juga akan bikin tim satgas untuk bekerja, orang-orang kita gabung sama polisi dan BIN untuk bergerak,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika