REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyambangi Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendata Sensus Ekonomi 2016. Kepada JK, Suryamin sempat curhat masih ada rumah tangga yang tertutup untuk disensus.

"Ada beberapa di rumah tangga-rumah tangga yang masih tutupan gitu. Belum ada penghuninya yang ditemui tapi tetap kami akan uber teruslah istilahnya," kata Suryamin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Jumat (27/5).

Selain itu, BPS terkendala dengan izin dari pengelola kawasan industri untuk mengetahui aktivitas di daerah tersebut. Sebab, menurut Suryamin, izin pendataan tersebut banyak yang dikeluarkan pada pertengahan bulan.

"Ada yang memang harus mendapat izin kalau di kawasan perdagangan, industri, kawasan aktivitas ekonomi. Harus ada izin dari pengelola kawasannya. Ini turunnya ada yang di pertengahan bulan. Sekarang juga sedang kami sisir," jelas dia.

Tak hanya itu, menurut Suryamin, masih banyak masyarakat yang khawatir atau ragu jika dalam pendataan Sensus Ekonomi ini disampaikan pertanyaan mengenai pajak. Ia pun menegaskan, pendataan Sensus Ekonomi ini tak terkait dengan pajak.

BPS juga menjamin kerahasiaan data individu maupun perusahaan. Ia pun meminta masyarakat agar menyediakan waktunya untuk mengikuti Sensus Ekonomi ini."Tidak ada biaya apapun di dalam pendataan ini. Jadi mohon menghimbau kepada yang belum didata tunggu saja petugas BPS dan mohon kesediaan waktunya," kata Suryamin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika