Senin 30 May 2016 02:22 WIB

Tony Blair Tegaskan tak Langgar Konstitusi Terkait Perang Irak 2003

Rep: Hasanul Rizqa/ Red: Nidia Zuraya
Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair.
Foto: Reuters
Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Mantan perdana menteri (PM) Inggris Raya, Tony Blair, memberikan sinyal akan menolak putusan penyelidikan yang dilakukan oleh tim independen yang diketuai Sir John Chilcot bila hal itu menuduhnya menjerumuskan Inggris ke dalam kancah peperangan secara nirkonstitusional.

Pada masa kepemimpinan Tony Blair, Inggris terlibat dalam invasi pasukan Sekutu ke Irak. Tony mengklaim, keputusannya itu sudah disampaikannya terlebih dahulu ke parlemen dan publik sebelumnya.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Ahad (29/5), Tony menyayangkan adanya dugaan yang menganggap posisi pemerintahan di bawahnya tak jelas selama tahun 2003. Kala itu, Inggris bergabung dengan pasukan Amerika Serikat (AS) untuk berperang terhadap Saddam Hussein.

Pada 15 Juni 2009, PM Gordon Brown membentuk penyelidikan terbuka yang mencoba mengungkap peran Inggris Raya dalam Perang Irak. PM Tony Blair dan sejumlah tokoh kunci lainnya sudah dipanggil untuk menghadirkan keterangan di hadapan panel tersebut. Hasil penyelidikan diharapkan akan memberikan kepastian, apakah keputusan Britania Raya untuk ikut berperang sah secara konstitusional.

Dilaporkan the Guardian, Ahad (29/5), dalam jalannya penyelidikan ini, ada sejumlah fokus mengenai bukti yang mengarah pada adanya komitmen untuk mendukung Presiden AS, George W Bush untuk menginvasi Irak. Padahal, masih menurut dugaan yang sama, di saat itu, PM Blair mengatakan ke publik Inggris bahwa keputusan politik apa pun belum diambil.

Kendati demikian, Blair menolak mengomentari lebih lanjut proses penyelidikan sejauh ini. “Susah untuk berkomentar ketika saya belum melihat hasilnya (penyelidikan). Tapi saya pikir, ketika Anda melihat kembali ke belakang dan mengkaji lagi apa yang sudah dikatakan, saya yakin posisi saya bersih (legal secara konstitusional),” ucap Blair.

Upaya penyelidikan ini diajukan pertama kali oleh Konsil Rahasia (Privy Counsellors), yang terdiri atas penasihat untuk urusan luar negeri Inggris. Tujuan daripada penyelidikan ini antara lain untuk mengkaji apakah ada pelajaran yang bisa dipetik untuk masa depan negara itu terkait Perang Irak 2003. Selama Perang Irak 2003, sebanyak 179 tentara Inggris tewas.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement