REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, kunjungan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Teman Ahok ke Singapura sudah jelas merupakan kesalahan dan patut dicurigai.
“Itu sudah jelas merupakan suatu kesalahan. Sudah ketahuan. Tapi, dia mau ngumpulkan KTP di Singapura dari penduduk apa coba? Kan belum tentu di sana penduduk di Jakarta,” kata Amir saat dihubungi Republika.co.id, Senin (6/6).
Menurut Amir, semua warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Singapura belum tentu ber-KTP DKI Jakarta. Karena itu, lanjut dia, yang mereka lakukan itu hanya menambah persoalan saja. “Jadi itu hanya bikin persoalan yang tambah rumit saja,” ujar dia.
Amir Hamzah mengatakan, jika terdapat suatu kelompok berkepentingan yang melakukan gerakan politik di negara lain, sudah barang tentu patut dicurigai. Karena itu, kata dia, aparat keamanan tidak boleh hanya berdiam diri saja.
“Saya kira kalau mereka melakukan gerakan politik di negara lain itu, itu kan sudah bisa dianggap melakukan sesuatu yang patut dicurigai,” jelas dia.
Menurut Amir, secara aturan, setiap warga yang ingin mendukung Ahok sudah pasti harus berpenduduk Jakarta. Namun, jika Teman Ahok melakukan pengumpulan KTP di Singapura, itu sudah jelas merupakan sebuah pelanggaran.
Sebelumnya, salah satu pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, membantah dirinya datang ke Singapura karena membawa kepentingan politik. Namun, akhirnya Amelia tidak membantah terkait rencana pengumpulan KTP di Singapura.
“Mereka akui itu bahwa akan membawa KTP setelah Kedutaan Besar Singapura memberikan penjelasan mengenai alasan mereka ditangkap dan diisolasikan,” jelas Amir.
Amir menilai, pengakuan tersebut dilakukan hanya karena terpepet saja. Dengan demikian, kata dia, pada pengakuan pertama Teman Ahok tersebut sudah jelas mereka melakukan kebohongan. “Jadi, karena kepepet aja mereka ngaku. Berarti keterangan pertama mereka itu melakukan kebohongan kan,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika