REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suksesi Kepala Polri pengganti Jenderal Badrodin Haiti akan segera dilakukan. Kompolnas sudah mengirim nama-nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah nama dinilai menjadi calon kuat untuk menggatikan posisi Badrodin Haiti, antara lain Jenderal Polisi Budi Gunawan dan Jenderal Polisi Budi Waseso, maupun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian.
Komisi III menilai calon Kapolri ke depan harus memiliki tingkat akseptibilitas tinggi pada seluruh pihak. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman mengatakan, pengajuan nama calon Kapolri merupakan hak prerogratif Presiden. DPR hanya dapat memberikan penilaian dan pertimbangan atas nama yang diajukan oleh Jokowi. Yang pasti, kata dia, Kapolri kedepan harus memiliki tingkat keterterimaan pada seluruh pihak.
“Kapolri yang akan datang harus punya akseptabilitas di asyarakat, akseptabilitas dengan partai politik, dan akseptabilitas dengan birokrasi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi sendiri,” tutur Benny di kompleks parlemen Senayan, Selasa (7/6).
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, banyak nama calon Kapolri yang mencuat dinilai punya kredibilitas. Mereka juga memiliki pengalaman di internal Polri. Dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi, Kapolri yang akan datang diharapkan mampu ikut menyukseskan visi misi dari Presiden Jokowi.
Menurut Komisi bidang hukum DPR ini, posisi Kapolri adalah tangan kanan dari Presiden untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jadi, Kapolri haru memiliki syarat akseptabilitas yang tertinggi diantara calon lainnya.
Menyinggung soal nama Budi Gunawan, benny menuturkan komisi III tidak ada alasan lagi untuk menolak pengajuan namanya menjadi Kapolri. Kalau waktu pencalonan lalu Komisi III menolak nama Budi Gunawan karena kasus hukum yang dijalani, sekarang Budi Gunawan sudah bersih dari kasus hukum. Jadi, komisi III tidak memiliki alasan lagi untuk melakukan penolakan kalau Jokowi mengajukan namanya sebagai penganti Badrodin Haiti.
Benny menilai, sosok terpenting yang harus ada dalam diri Kapolri adalah mampu bekerja sama dengan Presiden Jokowi sendiri. Setelah itu, Jokowi memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan bahwa calon yang diusulkannya ke DPR mampu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk partai politik.
“Jokowi harus meyakinkan pada parpol, Kapolri yang diusung mampu bekerjasama dengan seluruh pihak,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika