REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adanya dukungan yang diberikan Partai Golongan Karya (Golkar) terhadap pencalonan pejawat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, dinilai bakal mengganggu agenda politik PDIP ke depannya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, gangguan politik itu sebenarnya sudah mulai dirasakan PDIP sejak beberapa waktu lalu.

Tepatnya ketika ketua umum DPP Partai Golkar terpilih Setya Novanto menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kini, dukungan yang diberikan Golkar kepada Ahok juga bakal berpotensi mengganjal kepentingan PDIP yang juga mengincar kursi gubernur dan wakil gubernur di Ibu Kota.

“Apalagi, secara perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta, PDIP punya peluang untuk mengusung pasangan kandidat sendiri,” ujar Pangi kepada Republika.co.id, Selasa (14/6).

Ia menjelaskan, gangguan politik itu akan dirasakan PDIP ketika Ahok ternyata kemudian membatalkan niatnya untuk maju lewat jalur perseorangan dan memutuskan untuk menjadikan Partai Golkar sebagai mesin politiknya.

Sementara Golkar sendiri, kata Papang, tidak mungkin memberikan dukungan secara cuma-cuma kepada Ahok. Partai berlambang beringin itu setidaknya akan berusaha memasangkan kadernya sebagai wakil Ahok untuk maju di Pilgub DKI.

“Jika itu yang terjadi, maka peluang PDIP untuk memasangkan Djarot Saiful Hidayat dengan Ahok bakal semakin sulit,” ucap Pangi.

Dinamika politik di Ibu Kota menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, ia melanjutkan, pastinya akan terus mengalami perubahan beberapa waktu ke depan. "Kita tunggu saja, seperti apa keputusan yang bakal diambil Ahok nantinya,” kata Pangi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika